Ketua Kelompok PAUD Kec. Singajaya Bantah Adanya Pungli 17,5 %, Oleh Pihak UPTD

JABAR_JEMARINET- Namanya Ibu Ina, demikian biasanya wanita muda ini dipanggil dikalangan rekan rekannya sesama pendidik untuk anak anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mulai merintis mendirikan Sekolah PAUD sejak tahun 2007 di tempat kelahirannya, di Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kegigihan Ina dalam menjalankan berbagai program yang disusun untuk anak didiknya bukannya tanpa kendala, bahkan persoalan dan masalah yang timbul bagi Ina, selalu diupayakan untuk disikapi dengan bijaksana dan lebih sering berlapang dada menerima, dikarenakan pengeluaran yang diperuntukkan bagi PAUD yang dibuatnya, masih diambil dari kantong pribadinya.

Namun sejak tiga tahun lalu, tahun 2015, Ina sedikit bernapas lega, ketika pemerintah memberikan perhatian berupa bantuan dana langsung yang biasa disebut dengan nama Bantuan Operasional PAUD (BOP). Dan selama tiga tahun Ani selalu menerima BOP dengan besaran jumlah bantuan yang selain diperuntukkan bagi tiap siswa sebesar Rp. 600 ribu, namun dana itu juga dipakai oleh pihak pengelola sekolah setelah disepakati bersama dengan orangtua murid.

“Saya sudah mulai merintis 2007, dan sejak menerima bantuan ini tiga tahun lalu sampai sekarang, saya sangat merasa terbantu untuk operasional,” ujar Ina dengan mata berkaca kaca ingin menangis ketika mengingat kembali, bagaimana sulitnya ketika memulai PAUD yang dirintisnya. Dan tanpa diduga akhirnya, persoalan finansial untuk melaksanakan program yang dulunya mustahil dilakukan, kini bersama sama dengan rekan rekan lainnya sesama penelola PAUD bisa dilaksanakan, walaupun menurut beberapa orang diantaranya masih banyak lagi program program mereka yang ingin ditingkatkan, namun mengingat jumlah anggaran yang ada tentu saja tidak bisa dipaksakan. Namun mereka merasa sudah sangat bersyukur dengan adanya BOP saat ini.

Memasuki tahun ketiga, 2018, Dana BOP yang seharusnya sudah dicairkan pada pertengahan tahun, namun mendapatkan kendala, hingga akhirnya pencairan tertunda hingga akhirnya pencairan dilakukan pada akhir semester, PAUD hanya menjalani dua semester saja.

Setelah ditunggu, akhirnya Ibu Ina bersama rekan rekannya mendapatkan kabar gembira, ketika Penilik Pendidikan Non Formal (PPNF) yang juga sebagai pengawas kegiatan pelaksanaan anggaran BOP, Ibu Linda, mengabarkan jika pihak Bank BRI Kecamatan Singajaya telah menerima tansfer dana BOP ke rekening masing masing PAUD.

Usai pencairan, beberapa pengelola kegiatan PAUD, mencoba untuk menyikapi penggunaan dana dengan baik, terutama untuk mengantisipasi adanya kegiatan kegiatan dari Dinas terkait, yang tentu saja memerlukan anggaran, dan akhirnya setelah melalui rapat bersama, maka disepakati jika tiap anggota kelompok pengelola PAUD, untuk menyisihkan dana bagi kas mereka agar nantinya kejadian seperti tahun tahun sebelumnya tidak terjadi lagi, dimana ada kegiatan baik dari Pemda maupun Kementerian, yang tidak bisa diikuti dikarenakan tidak ada anggaran di kas kelompok. Dan mereka sepakat untuk menyetor sebesar 10 persen dari jumlah yang diterima oleh setiap PAUD.

Awalnya tidak ada masalah, bahkan Kepala UPTD Singajaya yang biasa disapa Pak Didin, kepada media ini, mengakui jika dirinya memang diberitahu oleh kelompok PAUD soal adanya pemotongan dana sebesar 10 persen yang dikumpulkan untuk kebutuhan kelompok jika nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan baik berupa pelatihan ataupun program lainnya untuk PAUD.

“Pada dasarnya kami (UPTD) sama sekali tidak ikut campur soal penggunaan dana tersebut, jadi saya persilahkan dan menyetujui saja kebijakan mereka bersama,” ujarnya di pertemuan dengan media bersama dengan pengurus kelompok pengelola PAUD di dalam gedung olahraga yang berada di Kantor UPTD Singajaya.

Namun rupanya ada beberapa kendala lagi terkait dengan keberadaan kelompok PAUD bersama sama, dimana kegiatan kegiatan yang sifatnya bersama, juga terkadang memerlukan dana, hingga akhirnya setelah pertemuan bersama berikutnya, maka disepakati untuk kembali menyisihkan dana sebesar 7,5 persen.

“Dulu kami selalu susah mencari dana jika kami mendapatkan kesulitan atau ada kegiatan dadakan di PAUD bersama sama diantara kami, dan juga kadang dari dinas, sementara dana kas tidak ada lagi,” ujar Ina menceritakan kejadian hingga menjadi alasan untuk dikumpulkannya tambahan 7,5 persen dari jumlah dana yang diterima.

Namun rupanya ada beberapa dari pengelola PAUD yang merasa keberatan untuk menyetorkan dana 7,5 persen untuk disetor kepada Bendahara Kelompok Pengelola PAUD. Namun ternyata kesimpangsiuran berita, mengakibatkan nama UPTD, teutama Penilik PNF, Ibu Linda menjadi sasaran tuduhan jika dirinya meminta uang tersebut dan disebutkan jika jumlahnya mencapai 17,5 persen atau seluruh hasil potongan adalah insiatif dari UPTD, yang ternyata tidak benar sama sekali.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Sodikh, sempat geram ketika ditanyakan hal tersebut, bahkan Sodikh menyarankan agar pihak terkait melakukan penyidikan dan menangkap pelaku, jika memang benar telah terjadi pungutan liar dana BOP oleh pihak UPTD, atau oknum lainnya.

Untuk mengetahui kejadian sebenarnya, media ini bersama dengan rekan lainnya, melakukan klarifikasi langsung dengan pihak UPTD Singajaya, dan juga para pengelola PAUD di Kecamatan Singaraja.

Dalam pertemuan dengan pihak UPTD melalui bidang Himpaudi, serta para penyelenggara PAUD, yang diwakili langsung oleh organisasi mereka, melalui ketuanya Ibu Ina, terungkap jika munculnya tulisan, baik di sosial media maupun dalam pemberitaan, masih belum benar, dikarenakan tidak ada pungutan hingga berjumlah sebesar 17,5 persen dan dilakukan secara paksa oleh pihak Himpaudi kepada PAUD.

Seperti yang ditulis sebelumnya, jika saat ini pihak pengelola PAUD sudah menyanggupi untuk membuka sebagian dana yang pemakaiannya diperuntukkan bagi kegiatan PAUD, baik sekolah maupun kepentingan bagi kemajuan untuk PAUD, termasuk pelatihan bagi guru guru PAUD.

Namun rupanya Didin merasa jika persoalan kasus “BOP” 17,5 persen yang menjadi viral di kalangan dunia pendidikan di Kabupaten Garut, dan otomatis mencoreng nama Himpaudi beserta induknya UPTD Singajaya. Dan harus segera diselesaikan. Didin langsung memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara kelompok pengelola PAUD, untuk mengembalikan dana yang sudah disetor kembali kepada masing masing sekolah PAUD.

“Saya kaget dengan berita yang menyebut adanya pungutan sebesar 17,5 persen, karena setahu saya ada kewajiban atas mufakat bersama diantara pengelola PAUD 10 persen, ketika ada lagi tambahan sebesar 7,5 persen, saya suruh kembalikan semuanya kepada mereka,” ujar Didin, yang kemudian dibenarkan oleh Ina dan bendaharanya yang ternyata hadir sambil membawa uang tersebut utuh.

Sementara itu Linda selaku Penilik PNF, sempat merasa terganggu dengan pemberitaan tersebut, ketika dirinya merasa tidak melakukan pemaksaan apalagi pungutan liar. “Saya sempat tidak bisa tidur ketika teman dan keluarga menelpon menanyakan kebenaran berita tersebut,” ujar Linda kepada media ini yang mewawancarainya langsung. Akhirnya Linda merasa lega, ketika dirinya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kejadian sebenarnya, terkait dengan adanya info masuk ke redaksi, jika pihaknya telah melakukan intimidasi ataupun paksaan untuk menyetor kepada Himpaudi, melalui dirinya sebagai Penilik PNF dana BOP.

“Kami sama sekali tidak pernah menyentuh uang yang sudah diambil oleh masing masing PAUD dari rekeningnya, persoalan potongan tersebut, adalah persoalan diantara para pengelola PAUD dan pengurus kelompok PAUD,” ujar Linda.

Ibu Ina selaku ketua kelompok dari PAUD sekecamatan Singajaya, mengatakan jika uang tersebut adalah hasil kesepakatan bersama pengurus dan pemilik PAUD, namun Ina mengakui jika sampai saat ini persoalan potongan dana tersebut, masih belum selesai.

“Kami akan segera mengembalikan uang tersebut kepada masing masing PAUD, sesuai dengan perintah kepala UPTD,” ujar Ani mengakhiri pertemuan klarifikasi pemberitaan.

(Jall)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *