Netizen Sarankan Komisioner & Anggota KPU RI, Periksa Kejiwaan, Usai Mendata Orgil

JAKARTA_JEMARINET – Semua orang tahu, baik tua maupun muda, jika bertemu dengan orang gila, jangan sampai kita membuat mereka menjadi murka atau mengamuk, karena jika kita sampai celaka, akibat dari amukan mereka, lalu kita menuntut pembalasan secara hukum, karena penganiayaan, dijamin jika tuntutan kita ke polisi manapun di dunia ini akan ditolak.

Di dalam ajaran Agama Islam, pastinya juga dengan agama agama lainnya, orang yang menderita sakit jiwa alias gila ini, tidak dieperkenankan untuk melakukan shalat atau sembahyang. Bahkan hampir seluruh kewajiban dalam Islam, untuk orang gila dibebaskan untuk tidak mengerjakannya.

Komisioner dan Anggota KPU RI lainnya, sepertinya sedang “menantang” logika masyarakat umum, walaupun tidak pandai dan mungkin juga belum terpelajar, untuk menerima kenyataan jika orang gila sebenarnya bisa ikut memilih dan mencoblos dalam pemilu 2019 nanti.

“Walaupun berusia emak emak, tapi saya masih waras, justru kenapa (anggota) KPU itu, yang sepertinya sudah pikun dan ikutan gila, untuk memaksa masyarakat menerima “ajaran” logika mereka, jika orgil (orang gila-red) itu, mampu dan bisa membedakan serta mengenal dan mengetahui siapa orang yang akan mereka coblos beserta partainya,” ujar Yu Ratna, netizen asal Yogyakarta, yang juga salah satu anggota simpatisan kelompok sosmed Jempol Rakyat, merasa geram dengan sikap KPU RI yang tetap memaksakan logika mereka.

Yu Ratna sendiri merasa yakin, jika semua agama membebaskan kepada setiap orang gila untuk tidak melakukan shalat atau sembahyang. “Didalam Islam bukan hanya shalat, tetapi semua kewajiban bagi setiap muslim, tidak diwajibkan untuk mereka (orang gila),” ujar Ratna mencoba menjelaskan.

Sebelumnya KPU RI sudah mulai mendata para pemilih dari pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa, dengan alasan agar bisa menggunakan hak pilihnya nanti di pemilu 2019. Namun berbagai protes dan sindiran yang diberikan oleh netizen, akhirnya KPU mulai melunak, namun tetap dengan persyaratan dibolehkan jika yang bersangkutan sudah memiliki ijin dari dokter merekomendasikan si pasien gila sudah mampu untuk mencoblos. Dan kini yang terbaru KPU kembali mengatakan jika pasien gila tersebut, agar jangan sampai mengamuk.

“Menurut saya para anggota KPU RI, sebaiknya memeriksakan kejiawaan mereka sekarang, agar mereka bisa menyadari diri mereka sendiri, jika yang dilakukannya adalah sebuah cara untuk mempermalukan bangsa ini di mata dunia,” ucap Ratna jengkel dengan sikap KPU, karena tetap memaksa dengan berbagai alasan. Kejengkelan Ratna dikarenakan, pemilihan kepala negara atau dewan dan senator di negara manapun di dunia, yang mengikutsertakan penderita gangguan jiwa untuk memilih dan mencoblos dalam sebuah pemilu, memilih kepala negaranya.

“Mereka (orang gila) itu, apapun yang dilakukannya, hanyalah bersenang senang, untuk menghibur diri sendiri, tanpa tahu resiko atau akibat dari apa yang mereka perbuat, jika dipaksakan maka ini adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap pemimpin bangsa ini, karena telah dipilih oleh orang gila,” ujar Ratna dengan nada suara tinggi.

Netizen lainnya, Ipung Hambali, juga ikut berkomentar dan membandingkan, “siapakah yang lebih pintar, guru SD atau Anggota KPU RI ?” Tanya Ipung serius, karena guru manapun di dunia ini, menurutnya, jika memiliki murid yang gila akan diserahkan kepada orangtuanya agar bisa mendapatkan perawatan khusus, untuk penyembuhan.

Bukannya malah bertindak seperti KPU RI, yang berusaha untuk mencari pembenaran jika orgil juga memiliki kewajiban dan hak untuk memilih pilihannya dalam pemilu 2019 nanti. Walaupun belum tentu mereka mengenal atau tahu siapa yang mereka coblos.

“Bahkan saya yakin jika mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan,” ujar Ipung tegas.

Ipung sendiri sedang memperkirakan adanya sebuah permainan dari KPU RI, dengan mencoba mengkaitkan dengan keberadaan daftar pemilih tambahan yang pernah disebutkan oleh Mendagri, jika dari hasil pemeriksaan jumlah pemilih tambahan. Kemendagri mendapatkan kenaikan jumlah pemilih tambahan tahun 2019 nanti sebanyak 31,7 juta pemilih.

“Namun banyak pihak memprotes, kenaikan yang tiba tiba hingga mencapai 31,7 juta jiwa pilih, lalu kemendagri tidak bisa memperlihatkan data basenya. Lalu tiba tiba muncul ide “gila dan konyol” yang memperbolehkan orang gila ikut mencoblos,” ujar Ipung, lalu menambahkan usai keributan soal DPT tambahan, tidak lama kemudian muncul berita yang menyebutkan pihak KPU RI sedang melakukan pemdataan biodata milik orang gila di rumah sakit jiwa, untuk bisa ikut memilih nantinya.

Lanjut Ipung yang kemudian menghubungkan dengan adanya kejadian yang membuat heboh dengan keberadaan dua buah EKTP, namun isi biodata keduanya sama, kecuali foto pemilik KTP, dan bukan hanya terjadi satu KTP saja, diperkirakan masih banyak dari puluhan bukti EKTP ganda yang sempat tersebat di dunia maya. Dan semua yang digandakan ternyata memiliki kesamaan, pelakunya adalah warga negara China.

Karenanya, menurut Ipung, untuk menghindari kejadian berikutnya lagi, maka diambilah biodata milik orang gila, bahkan Ipung mencurigai, jika biodata orang yang sudah mati ikut dikumpulkan. Hal ini tentunya kecil kemungkinan akan diketahui oleh pemilik data, jika biodata mereka digandakan untuk pembuatan EKTP, yang bisa dijadikan syarat untuk ikut mencoblos.

“Sudah tentu kalau data milik orang gila dipakai oleh warga negara “jadi-jadian” dari luar negeri, maka akan sulit untuk diketahui oleh pemilik data aslinya,” ujar Ipung yang hanya bisa berharap agar adanya pertolongan dari Allah SWT agar pemilu 2019 nanti berjalan dengan adil dan sejujur-jujurnya.

(Jall)

One Response to Netizen Sarankan Komisioner & Anggota KPU RI, Periksa Kejiwaan, Usai Mendata Orgil

  1. Agusf berkata:

    Masa orang sudah jelas domisili di rumah sakit jiwa,berarti ada keterangan dokter bahwa dia gila,itudikutip dari persyaratan dari pemilu2 sebelum era SBY,juga tdk diperkenankan memberikan hak suaranya,kenapa sekarang2 saja diakal2in yg wajar saja,.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *