JP Relawan 212 Dibatalkan, Pegawainya Dipecat, Peserta Dipersulit Ke Lokasi

JAKARTA_JEMARINET – Rencana untuk melaksanakan kegiatan perkemahan Jambore Nasional Relawan 212, yang sudah direncanakan sejak lama, dan kegiatan akan dilaksanakan di salah satu lokasi perkemahan di Bumi Perkemahan Pramuka (Buperta) di Cipayung, JakartanTimur, buyar, dikarenakan pembatalan secara sepihak dari pengelola Buperta.

Sementara pihak panitia yang sudah mengajukan surat permohonan untuk memakai lahan tersebut, pada tanggal 5 November 2018 lalu, sudah dijawab oleh pihak Buperta, jika tidak ada kendala, dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun 5 poin persyaratan yang diajukan, antara lain, tidak melanggar peraturan dan UU yang berlaku di NKRI. Panitia pelaksana kegiatan agar melakukan koordinasi dengan pihak pemasaran untuk menyelesaikan pemesanan ataupun yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Menyelesaikan pembayaran, baik sewa maupun sewa masuk per tiap peserta dan kendaraan yang masuk ke wilayah Buperta selama kegiatan berlangsung, paling lambat 7 hari sebelum acara dilaksanakan. Dan juga pihak panitia pelaksana acara kegiatan agar mengantongi ijin kegiatam dari pihak kepolisian.

Dan tentu saja kesemua persyaratan yang diajukan pihak Buperta. Oleh Panitia pelaksana kegiatan telah bersedia untuk dijalankan dan juga menyanggupi surat permintaan dari pihak Buperta.

Namun apa lacur, tiba tiba saja pada tanggal 22 November, sebuah surat muncul dari pihak pengelola Buperta, yang menyatakan jika rencana pelaksanaan kegiatan Jambore Nasional Relawan 212, dibatalkan dengan alasan jika pihak panitia melaksanakan acara bernuansa politik, menjelang Pilpres, Pileg 2019 nanti.

“Melalui arahan yang diberikan oleh Pimpinan Kwartir Nasional, pihak Buperta harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada siapapun dalam kondisi menjelang pilpres, pileg dan pemilihan DPD 2019,” tulis Kepala Buperta Pramuka, Achmad Mardiyanto ST. Pada surat pemberitahuan yang ditandanganinya dan dibuat pada tanggal 22 November 2018.

Keputusan sepihak tersebut, membuat pihak penyelenggara kegiatan, langsung melakukan pertemuan di rumah salah satu tokoh Islam, Babe Haekal Hassan. Yang kemudian dari hasil pertemuan, didapatkan kesimpulan, jika pihak pemerintah terlibat langsung melarang kegiatan, melalui sebuah lembaga negara.

Bahkan menurut akun yang memakai sosmed What App ini, pihak panitia merasa kaget ketika mendengar nasib pegawai yang memberikan ijin pemakaian lokasi, langsung dipecat oleh pimpinannya.

Bahkan akun ini langsung menunjuk kepada pihak Badan Intelejen Negara (BIN), sebagai biang keladinya, hingga kegiatan Jambore Relawan 212, dibatalkan sepihak.

“Sebelum (surat pemberitahuan pembatalan), ada 5 Orang anggota BIN datang ke Buperta dan meminta agar pihak Buperta membatalkan pemakaian lokasi,” tulis akun yang ditambahkan dengan beberapa tagar dengan menyebut rezim dibawah kepemimpinan Joko Widodo adalah rezim yang tidak berpihak kepada umat Islam.

Selain soal pelarangan pemakaian lokasi kegiatan, ternyata penggembosan terhadap kegiatan Jambore Perkemahan Relawan 212, juga dilakukan kepada para peserta, seperti yang terjadi di Surabaya. Ketika 4 buah gerbong yang sudah dibayar, namun uangnya dikembalikan lagi oleh pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Rupanya berbagai cara dipakai untuk menggembosi kegiatan apapun yang melibatkan alumni aksi bela agama 212, karena dianggap tidak memberikan keuntungan apapun kepada pihak pemerintah, yang ingin mengembalikan Presiden Joko Widodo menduduki kursi presiden selama dua periode.

(Jall)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *