Rakornas KPU RI, Mendagri : “Kantor Perwakilan Di Papua Hancur, Karena Riak Pemilu 2019”

JAKARTA_JEMARINET – Bertempat di Ecovention Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/18), sejak pukul 09.00 wib pagi, pihak KPU Pusat, sekaligus penyelenggara, melaksanakan kegiatan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan selaku pemanggung jawab kegiatan Arif Rahman Hakim yamg juga sebagai Ketua KPU RI, sementara itu, diperkirakan peserta yang hadir mencapai ribuan orang.

Tampak di deretan undangan, lham Budiman Komisioner KPU, Irjen Pol Sujarno dari Kakor Sabhara Polri, Alifuddin dari Bawaslu, Ninik perwakilan Ombudsman, Khoirul Anam dari Komnas HAM, Benny Ramdani dari DPD RI, serta para anggota KPU Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

Menurut Arif, Rakornas kali ini membuat kegiatan berupa acara talk show, yang dimaksudkan agar pihaknya berupaya untuk mempersiapkan para peyelenggara pemilu yang lebih baik dan siap pada tahun 2019 nanti.

Dalam penyampaiannya, Arif menyebutkan untuk proses rekrutmen sudah dilakukan dan sebanyak 3.600 personil penyelenggara pemilu, di Provinsi dan Kabupaten / Kota, sudah siap.

Sementara itu persoalan kotak suara dan surat suara belum sepenuhnya selesai, dari hasil laporannya, untuk kotak suara, baru di distribusikan sebanyak 76 persen, sementara untuk surat suara belum sama sekali dan direncanakan pada bulan Februari 2019 nanti baru akan di distribusikan.

Tjahjo Kumolo dalam kesempatannya menyampaikan jika persoalan pemilu tahun 2019 nanti akan menarik, dikarenakan persoalan berupa ancaman yang akan timbul adalah teroris dan radikalisme, sambil menyebutkan jika saat ini sebanyak 396.246 ormas yang terdaftar di Kemendagri.

Karenanya Tjahjo mengungkapkan jika saat ini adanya persoalan, itu hanya terjadi di Papua yang dianggap oleh pemerintah hanyalah riak dan dinamika biasa, “Karena masalahnya adalah sosialisasi, hingga kantor perwakilan saya disana dirusak oleh oknum, ” ujarnya.

Sementara itu untuk tingkat partisipasi, jika dibandingkan dengan pilpres 2014 lalu, untuk tahun 2019 diperkirakan akan meningkat hingga 74 persen. Karenanya Tjahjo mengingatkan akan adanya persoalan politik uang dan politisasi isu SARA pada pemilu 2019 nanti, “maka itu harus kita lawan.” Ujarnya.

Pada akhir kegiatan, para penyelenggara pemilu melakukan sebuah Deklarasi bersama, yang isinya dalam 3 poin ; 1. Mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. 2. Melindungi, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. 3. Melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan transparan dan partisipatif.

(Jall/sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *