Kelompok Yahudi Afrika, Ancam Walikota Johannesburg Afrika Selatan

JEMARI INTERNASIONAL – Walaupun kelompok yang menamakan diri sebagai “Teman Teman Israel” yang berasal dari komunitas Yahudi Afrika Selatan (Afsel), namun juga oleh komunitas warga yang beragama Kristen.

Menurut salah satu petinggi kelompo, Ben Swartz, tindakan yang dilakukan oleh Walikota Johannesburg, Herman Mashaba, ketika dengan tegas mengskors Anggota Dewan Senior dari Oposisi Utama Afrika Selatan, Mpho Phalatse adalah tindakan serangan kepada orang kristen dan komunitas Yahudi Afsel. Dan keputusan Mashaba dikecam dengan keras.

Berita terkait http://www.jemari.net/2018/06/16/walikota-johannesburg-skors-anggota-dewan-karena-dukung-israel-bagaimana-dengan-wantimpres-presiden-jokowi/

Ben tidak saja mengecam dan mengancam tindakan yang dilakukan oleh Herman, namun juga sikap pemerintah Afsel yang sedang melakukan pemutusan hubungan politik dengan Israel, juga tidak luput dari pantauan dan ancamannya.

Ben mengklaim, jika “Kongres Nasional Afrika” yang sedang berupaya untuk memutuskan hubungan dengan pihak Israel, dianggapnya bukan hanya akan mempengaruhi sikap dan tindakan komunitas yahudi Afsel, namun juga akan ikut mempengaruhi pandangan komunitas agama Kristen di Afsel yang diklaim jumlahnya mencapai 80 persen dari jumlah penduduk Afsel.

“Saya mengingatkan Anda (Kongres Nasional Afrika) bahwa 80% orang Afrika Selatan adalah orang (beragama) Kristen. ” ujarnya, seperti yang dikutip dari ewn.co.za

Pihak pemerintah Afrika Selatan sendiri sudah melakukan tindakan menarik pulang duta besarnya dari Israel, terkait dengan tindakan tentara Israel yang menewaskan 62 warga Palestina yang melakukan aksi damai atas tindakan Amerika Serikat yang memindahkan kantor kedutaannya di Yerusalem.

Namun Ben menganggap jika kejadian yang dilakukan, baik oleh Kongres, dan pemerintah terkait dengan penarikan duta besar dari Israel, Bahkan sorotannya yang paling utama ditujukan kepada Walikota Johannesburg, Herman Mashaba yang disebutnya preseden buruk bagi Afrika Selatan sebagai negara demokrasi konstitusional.

“Ini sangat buruk, (tidak boleh) setiap orang merasa memiliki hak untuk memaksakan pemikiran dan agenda mereka pada orang lain.” ujarnya.

(Sumber : eyewitness news/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *