Kok, Presiden Jokowi Minta Maaf Kepada Megawati ?? Warga ; “Tidak Heran, Semuanya Petugas Partai”

JEMARI JAKARTA – Ketika Presiden Joko Widodo alias Jokowi, mengeluarkan surat penetapan terkait dengan besaran gaji yang diterima oleh para anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa disebut BPIP, dengan ketentuan Megawati selaku ketua mendapat Rp. 112 juta lebih dan anggota lainnya, mendapat Rp. 100 juta lebih perbulan, munculah kecaman terhadap kebijakan Jokowi tersebut, karena dianggap saat ini tidak layak jika penerimaan anggota BPIP sebulan hingga ratusan juta, sementara negara sedang mengalami kesulitan dana karena terlilit hutang yang semakin besar. Belum lagi kondisi ekonomi rakyat yang dianggap mengalami kesulitan, dimana daya beli masyarakat menurun jauh.

Bahkan soal gaji ini juga menimbulkan keributan, ketika Kantor Redaksi media cetak Radar Bogor (Jawa Pos Grup) didatangi ratusan kader PDIP yang tidak terima pemberitaan yang dibuat oleh Radar Bogor, yang menganggap menghina Megawati. Bahkan kader PDIP mengamuk dan menghancurkan beberapa properti kantor hingga melakukan pemukulan terhadap salah satu staf Radar Bogor.

Ribut ribut dan kisruh disertai dengan kecaman yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia, melalui sosial media, rupanya cukup membuat gerah pihak istana, hingga akhirnya, Jokowi meminta maaf kepada Megawati atas tindakannya membuat surat keputusan terkait gaji anggota BPIP, yang kemudian muncul di masyarakat.

Hal ini disampaikan Megawati kepada wartawan, yang menyebutkan, jika Presiden Jokowi sudah meminta maaf kepada dirinya, dan Megawati membalas permohonan maaf Jokowi, dengan meminta agar Jokowi tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut.

“Tadi bapak Presiden sudah minta maaf, dan saya hanya menghimbau agar Jokowi tenang dan keributan ini tidak usah dimasukkan kedalam hati,” ujar Megawati di acara peluncuran buku dan prangko Presiden Soekarno, di gedung Filateli Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Rupanya kedudukan Presiden Indonesia yang diemban oleh Jokowi, dimata Mardani Ali Sera, tidaklah lagi menjadi sesuatu yang dibanggakan sebagai simbol negara, karena ucapan maaf yang dilontarkan oleh Jokowi, bagi Mardani kurang elok sebagai seorang Presiden RI. Dan Mardani takut jika menjadi santapan negatif dari publik, karena kedudukan Presiden harusnya mendapatkan kewibawaan dan marwahnya harus tetap dijaga. Karena saat ini masyarakat tahu, Kedudukan Jokowi dimana dan kedudukan Megawati dimana.

“Sebenarnya siapa yang dipimpin dan siapa yang memimpin?” tanya Mardani heran dan tak habis pikir, karena menurutnya, yang justru harus meminta maaf adalah Megawati, sebagai bawahan Presiden RI, bukan malah sebaliknya.

Mardani tidak mengesampingkan persoalan adab kesopanan terkait dengan yang muda harus menghormati yang tua, namun seharusnya juga tidak kesampingkan kedudukan seorang Presiden. Apalagi menurutnya, urusan meminta maaf tersebut, cukup secara intern antara BPIP dan Jokowi, tidak perlu “dipamerkan” ke khalayak umum.

Karena menurut Ketua DPP PKS ini, penilaian masyarakat akan bermacam macam, terkait dengan “kisah” seorang presiden minta maaf, yang dianggapnya tidak pantas, karena hanya persoalan surat keputusan besaran gaji yang sudah ditandatangani.

Menurut Darwis, salah satu tokoh muda asal Maluku Utara, pernyataan Mardani menurutnya sangat beralasan, karena keputusan yang diambil oleh Jokowi yang menyetujui besaran gaji anggota BPIP, tentunya melalui pertimbangan dari para pembantu Jokowi di kementerian terkait, jikapun memunculkan kritikan, cukup berikan penjelasan langsung dari kementerian terkait.

“Seakan akan Megawati ingin mengingatkan kepada kita, yang menyebutkan seluruh anggota PDIP adalah petugas partai, dan Jokowi termasuk didalamnya. Karenanya Megawati selaku Ketua Umum partai adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dan sekalipun Jokowi Presiden, namun harus patuh kepada Ketua Umum, walaupun saat ini Megawati, adalah bawahan Presiden dalam pemerintahan, tapi Jokowi tetap petugas partai,” ujar Darwis untuk tidak merasa heran, dengan sikap Megawati terkait dengan Presiden Jokowi yang sampai harus memohon dan meminta maaf. Darwis juga mengingatkan kembali beberapa berita yang memuat ucapan Megawati, jika seluruh anggota PDIP adalah petugas partai, termasuk Jokowi.

(tim/sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *