“Sandiwara” KPK, Ratusan Juta Di Daerah Diserang, Triliunan Di Pusat Adem

JEMARI JAKARTA – Berbagai “kisah”penangkapan pelaku korupsi yang dilakukan oleh KPK saat ini, yang disasarkan kepada para kepala daerah, mendapatkan apresiasi dari sebuah kelompok yang dinamakan Jaringan 98.

Namun jika diberikan nilai antara 1-10 maka KPK dianggap hanya mendapatkan nilai dibawah 5, artinya masih dianggap merah. Karena menurut Jaringan 98 persoalan korupsi yang sudah terang terangan dan para pelakunya sudah mendapatkan “rekomendasi” sebagai pelaku korupsi dari pelaku lainnya dalam kasus yang sama, namun sepertinya tidak disentuh.

Salah satunya adalah korupsi yang dilakukan dalam kasus E KTP yang merugikan triliunan rupiah uang negara, dan kemudian dibagi bagikan seenaknya oleh para pelaku yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga pelaksana proyek.

“Sepertinya kasus ini (EKTP) dilokalisir hanya sampai di mantan Ketum Setya Novanto,” ujar juru bicara Jaringan 98, Ricky Tamba yang diberikan dalam bentuk pesan elektronik kepada redaksi.

Karena menurutnya hal itu sudah bukan lagi berupa info, ketika banyaknya nama nama elite politik yang sampai saat ini masih “lenggang kangkung” bahkan ada yang enak enak duduk di kursi pejabat sebagai kepala daerah Provinsi, sebut saja Ganjar Pranowo yang percaya diri maju sebagai Cagub Jateng dan sedang asyik kampanye, lalu Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Anggota DPR RI, Melchias Mekeng dan masih banyak lagi lainnya.

Menurutnya kondisi ini sangat diskriminatif, dikarenakan pelaku korupsi dari daerah yang hanya ratusan juta ditangkap, namun yang triliunan rupiah dan sudah sangat jelas namun tidak tersentuh bahkan ada yang sudah disebutkan namanya namun tidak juga kunjung diperiksa.

“Saat ini citra hukum sudah sangat hancur, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, istilahnya tumpul keatas,” Ujarnya yang meminta kepada KPK agar mau bersikap adil karena kepercayaan masyarakat lebih utama. Dengan segera menuntaskan kasus EKTP, hingga akhirnya kecurigaan kecurigaan masyarakat terhadap KPK yang dianggap hanyalah sebagai alat untuk pencitraan diri pemerintah, tidak terbukti benar.

“Kami akan terus mengawasi, setiap langkah yang dibuat menjadi “sandiwara” KPK, terutama soal EKTP, dan kami akan buat gerakan berupa kampanye publik berupa petisi Tuntaskan EKTP, sebagai bentuk tindakan hukum dan politik dalam sebuah diskusi panel ahli hukum dan aksi massa kreatif ke KPK bila belum juga dituntaskan, temasuk kasus mega korupsi lainnya,” ujar pria berkepala plontos yang hobi bola basket dan sepakbola.

KPK menurutnya saat ini “cemen”, lembek, dan sudah lebih pantas dianggap sebagai alat kekuasaan dibandingkan alat kepecayaan masyarakat untuk menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara.

“Rakyat menderita, pemimpinnya malah foya foya dari hasil korupsi uang negara. Ingat korupsi adalah musuh utama di NKRI tercinta saat ini, rakyat harus selalu awasi KPK,” pungkas pria yang pada pilpres 2014 lalu mendukung Jokowi, namun saat ini mulai gerah dengan sikap Jokowi yang tidak menunaikan janji janji kampanyenya.

(Hugo/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *