Fahira Idris ; “Ini Era Tekhnologi, Siapa Mubaligh Paling Cocok”

JEMARI JAKARTA – Salah satu alasan yang dibuat oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, terkait dengan dibuatnya daftar 200 mubaligh, karena berdasarkan permintaan masyarakat, yang menurutnya membutuhkan referensi terkait dengan mubaligh yang berkompeten.

Namun alasan tersebut sepertinya hanya untuk membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Kemenag dengan mengeluarkan daftar 200 Mubaligh versi Kemenag, yang di isi oleh beberapa orang yang justru sudah meninggal dunia.

Alasan Menteri agama tersebut, justru membuat salah satu anggota DPD RI dari Senator DKI Jakarta, Fahira Fahmi Idris, yang juga sebagai Ketua Komite III DPD RI, memberikan masukan, dengan mengatakan jika saat ini tidak diperlukan rekomendasi tersebut,

“Ini era tekhnologi, informasi sudah mudah didapat, jadi masyarakat sudah bisa mengakses yang mana benar benar bisa menjadi mubaligh untukmengisi acara dan kegiatan mereka,” ujarnya.

Karena suda tentu setiap anggota masyarakat yang sudah terbiasa aktif di setiap pengajian, memiliki saringan untuk memilih yang mana yang layak dan mana yang tidak dalam memilih penceramah.

“Mulai dari rekam jejak mereka di dunia maya, yang juga menunjukkan kualitas ilmunya, termasuk cara penyampaian, dan yang pasti sebelum mengundang akan dimusyawarahkan etrlebih dahulu,” ujarnya.

Fahira menilai jika niat yang ingin ditunjukkan oleh Kemenag baik, namun cara dan pemilihan mubaligh yang kurang mendapatkan apresiasi masyarakat, bahkan pemilik nama yang dimasukan dalam daftar, justru minta dikeluarkan dari daftar justru menunjukkan jika Kemenag membuat kekisruhan.

“Ketika pemilik nama minta dikeluarkan dari daftar, masyarakat menjadi bingung, karenanya menjadi polemik, mungkin sebaiknya Kemenag mengeluarkan saja kriteria yang cocok bukannya nama yang justru menjadikan persoalan baru,” ujar Fahira yang menganggap jika polemik ini membuat masyarakat Islam Indonesia menjadi semakin bingung, apalagi dalam menjalani ibadah bulan Ramadhan.

Fahira mengingatkan kepadaseluruh masyarakat agar rekomendasi yang sudah terlanjur dikeluarkan, agar cukup dijadikan kebijakan karena memiliih seorang penceramah, bukan dari nama yang dikeluarkan, tapi dari keilmuan, cara penyampaian dan dari hasil musywarah yang menghasilkan kesepakatan bersama.

(Jall/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *