DPRD DKI Minta Sosialisasi OK OCE Lebih Ditingkatkan

JEMARI JAKARTA – Hasil reses adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang telah menjadi kewajiban bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan dengan cara memasukan ke dalam sistem APBD sesuai aturan yang berlaku. Laporan reses pertama tahun 2018 ini menjadi masukan dalam penyusunan APBD Perubahan.

Inventarisasi hasil kerja reses meliputi beberapa bidang. Yaitu Bidang Pemerintahan Pertanahan dan Ketertiban Umum, Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Meity Magdalena Ussu, anggota DPRD DKI Jakarta saat membacakan Laporan Pansus Inventarisasi Penyusunan Hasil Kerja Reses Pertama DPRD DKI Jakarta tahun 2018 dihadapan sidang Paripurna beberapa waktu lalu.

Bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Ketertiban Umum.

secara khusus untuk pelayanan pembuatan Sertifikat tanah, Pemprov DKI diharapkan dapat memprogramkan Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) dengan menggunakan anggaran APBD.

“Dengan demikian masyarakat dapat terbantu, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, namun agar proyek PRODA dapat berhasil Pemprov harus meningkatkan sosialisasinya sampai ke tingkat RT/ RW, serta dilakukan berulang ulang. sehingga masyarakat dapat memahaminya.” terang dia.

Diketahui permasalahan pertanahan di Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi, baik itu antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan Pemerintah.

Untuk program penyediaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang diperuntukkan untuk setiap kelurahan, program tersebut dinilai sangatlah baik dan warga mengharapkan program itu terus dilanjutkan.

Sementara, DPRD menyoroti secara khusus pembuatan KTP yang masih dinilai lambat sebab banyak warga yang hingga setahun lamanya masih belum mendapatkan KTP elktronik.

Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah,

Masyarakat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta lebih sering mensosialisasikan Program OKE OCE, karena sampai saat ini warga Jakarta banyak yang belum mengetahui pekerjaan atau usaha apa saja serta bagaimana persyaratan untuk dapat ikut bergabung dalam program OKE OCE tersebut.

Sedangkan terhadap keberadaan PKL, Warga berharap agar Pemprov menyediakan tempat penampungan dan memberikan pembinaan kepada PKL serta mewajibkan setiap gedung perkantoran menyediakan tempat berjualan untuk PKL agar mereka tidak berjualan di Trotoar Jalan.

Bidang Pembangunan Kebersihan & Lingkungan Hidup.

Masyarakat masih mengeluhkan adanya pungutan liar khususnya masalah pemakaman, terkait hal tersebut Pemprov DKI melalui instansi terkait dapat mensosialisasikan tata cara pengurusan pemakaman sampai ke tingkat RT/RW, sehingga warga dapat memahami dan terhindar dari pungutan liar.

Untuk Program pembangunan saluran-saluran penghubung maupun saluran lingkungan yang belum dituntaskan pelaksanaannya, pemerintah diharapkan dapat menganggarkan pekerjaan pembangunan saluran tersebut agar dapat berfungsi secara optimal dan menjadi bagian dari program penanggulangan banjir.

Sementara untuk warga yang tinggal di kawasan padat pemukiman seperti di Kelurahan Kayu Tinggi, persoalan MCK masih menjadi masalah serius. Warga meminta Pemprov juga menganggarkan untuk rehab MCK yang rusak atau membangun MCK baru.

Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Beberapa hasil reses yang dibahas dalam bidang ini adalah pemberian BPJS Gratis bagi pengurus RT/RW, petugas keamanan lingkungan (hansip) dan petugas pengangkut sampah lingkungan dengan cara iuran bulanan ditanggung oleh Pemprov melalui dana APBD.

Sementara Untuk guru honorer atau tenaga pendidik lainnya, baik itu yang berada di sekolah negeri maupun swasta dapat di prioritaskan menjadi PNS.

Secara khusus, untuk persoalan BPJS, terutama Pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah dinilai masih mengecewakan dan perlu ditingkatkan, khususnya sarana dan prasarana penunjang seperti untuk kamar inap pasien BPJS yang seringkali tidak dapat dirawat inap dengan dalih penuhnya kamar, dapat diperbaiki oleh Pemprov.

Khusus pelestarian kebudayaan, terutama kebudayaan Betawi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, warga mengharapkan pembinaan dan bantuan Alat-alat Musik
Tradisional berupa Gambang Kromong, Qosidah dan Marawis.

Dan khusus program Kartu Jakarta Pintar (KJP), warga minta pemerintah meninjau kembali terkait adanya temuan Siswa yang harusnya menerima KJP justru tidak mendapatkannya. Sementara usulan lainnya, warga meminta dalam pendataan penerima KJP, Dinas Pendidikan dapat melibatkan pengurus RT/RW setempat.

(Tim/Hugo/B360)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *