Warga Apartemen Gading RR Pecat Pengurus Lama, Pilih Plt. Pengurus P3SRS Baru

JEMARI JAKARTA – Perseteruan antara para warga yang menjadi penghuni Apartemen Gading Resort Residence (GRR), Jakarta Utara, dengan pihak pengurusnya, yang biasa disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun alias P3SRS. Semakin panjang.

Jika sebelumnya dalam kegiatan tahunan P3SRS GRR, yaitu pertanggungjawaban kinerja serta pengelolaan keuangan para pengurus P3SRS GRR yang dilakukan pada tanggal 5 April 2018 lalu, tidak berhasil, dikarenakan para pengurus P3SRS, dibawah kepemimpinan Tito Sudiarto tidak mau menemui warga yang sudah datang untuk mengikuti Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA), bahkan warga sempat kebingungan karena tidak melihat satupun panitia, bukan karena tidak datang, namun mereka bersembunyi dibelakang, hingga dikejar oleh warga, karena Tito dan rekan rekannya lari tidak ingin bertemu warga GRR.

Akhirnya RUTA tetap dilanjutkan, dengan agenda memilih para komisioner untuk memimpin RUTA dengan agenda, untuk segera melakukan pembentukan kepengurusan P3SRS GRR secepatnya melalui RUTA 2.

Hingga pada tanggal 17 Mei 2018, bertempat di Lantai 4 Restoran Angke Kelapa Gading Jakarta Utara, para komisioner bersama dengan warga lainnya, melakukan RUTA kedua dengan agenda untuk memilih para pengurus P3SRS GRR sementara, dikarenakan sebagaian besar penghuni apartemen sudah tidak mempercayai lagi dan menyatakan tidak mengakui kepengurusan dibawah Tito.

Menurut, Hj. Oviyati Sofia, notaris yang dipercayakan oleh warga yang hadir, persoalan yang sedang dihadapi oleh penghuni GRR, adalah persoalan klasik yang terjadi hampir diseluruh apartemen yang ada di Jakarta, bahkan di hampir seluruh wilayah Indonesia yang memiliki Apartemen ataupun rumah susun.

“Ini klasik, dan saya sendiri mengalami langsung, bahkan saya harus “berdarah-darah”menghadapi para preman yang disewa pengembang, dan sadisnya laporan kami ke pemimpin daerah, janjinya hanya sebatas angin surga, karena mereka lebih suka membela pengembang, dibandingkan penghuni,” ujarnya kepada media ini.

Namun Ovy mengharapkan pada kepemimpinan gubernur baru terpilih tahun lalu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bisa menjadi tumpuan harapan untuk segera membenahi persoalan yang selalu saja muncul hanya karena aturan yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, menurut Ovy lebih membela kepentingan pengembang dibandingkan pemilik hunian rumah susun.

Ovi sempat menceritakan pengalamannya, dihadapan warga yang hadir, bagaiman mereka harus berjuang untuk memperebutkan haknya sebagai pemilik sah unit apartemen yang dibelinya, danpersoalan seperti yang dialami warga GRR, juga terjadi pada dirinya dan rekan rekannya. Bahkan Ovi dan rekan rekannya harus mau berhadapan dengan para preman preman yang didatangkan oleh pihak pengembang, untuk mengintimidasi dan menakut nakuti warga penghuni.

Persoalan yang dimaksud oleh Ovi adalah tidak transparannya persoalan hal kepemilikan, lalu persoalan pembayaran, baik air, listrik hingga persoalan membayar parkir kendaraan, para penghuni dijadikan “sapi perah” dengan cara pembayaran yang kian lama semakin naik dengan tidak wajar.

“Saya sendiri yang merasa sudah melunasi pembayaran IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), kaget ketika disodorkan pemberitahuan jika saya masih memiliki utang dari denda, karena jumlah yang saya bayarkan tidak sesuai dengan harga IPL yang baru saja dinaikkan semaunya oleh Tito,” ujar Lisa yang duduk sebagai Ketua Komisioner Pemilihan Plt, Pengurus  P3SRS GRR yang akan bekerja untuk melanjutkan pemilihan kepengurusan  P3SRS GRR periode 2018-2021.

Menurut Lisa persoalan para pengurus apartemen tempatnya tinggal, sebelum Tito, yang dipimpin oleh Agus juga suda bermasalah, namun pergantian dari Agus ke Tito ternyata tidak membuat mereka menjadi tenang, bahkan tindakan Tito yang menaikkan pembayaran IPL justru seenaknya sendiri, hingga tiga kali kenaikan. Dan Menurutnya persoalan yang paling mendasar seperti AD/ART yang dipakai oleh pengurus P3SRS GRR tidak pernah diketahuinya, demikian juga dengan AD/ART dari Agus selaku pengurus lama.

Seorang warga yang juga sangat mengerti persoalan ini, mengungkapkan jika selama ini dirinya suda berusaha untuk bisa menemui Tito, untuk mempertanyakan persoalan persoalan yang menyangkut huniannya yang mengalami kerusakan, bahkan setelah melihat AD/ART yang dipakai oleh Tito, terungkap jika isinya justru menjadi senjata pengurus untuk melakukan tindakan tindakan yang sangat merugikan pemilik hunian.

“Saya setuju dengan beliau, dan saya bisa katakan isi AD/ART yang dibuat ini, justru mencengkeram untuk memasung hak warga dan membela pengurus,” ujar Ovi kepada hadirin.

Karenanya Lisa mengatakan jika persoalan AD/ART yang saat ini dipakai, maka akan dilakukan perombakan total, dengan cara melibatkan seluruh penghuni sekaligus meminta masukan mereka, agar tidak menjadi persoalan lagi dikemudian hari, terutama antara pengurus dan warga.

“Kami akan libatkan seluruh penghuni apartemen, dan juga nantinya para pengurus baru, akan mendapatkan tunjangan, karena kita juga sadari jika pekerjaan yang mereka lakukan sebagai pengurus otomatis mengeluarkan biaya juga, dan itu akan kita pikirkan dan diselesaikan bersama sama,” ujarnya.

Dari hasil pemilihan pelaksana tugas Pengurus P3SRS GRR, lima orang warga akhirnya dipilih secara langsung, dan sebagai tugas pertama mereka, akan segera melakukan pelaporan kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemprov DKI Jakarta, terkait sebagai langkah awal untuk melanjutkan rencana RUTA ketiga, yang akan memilih Pengurus P3SRS GRR definitif periode 2018-2023.

(jall/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *