Terancam Penjara 1 Tahun, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, Nyatakan “Perang” Lawan Bawaslu

JEMARI JAKARTA – Rupanya hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Bawaslu, bersama dengan “Tim” Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu, yang berisikan, Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu sendiri, terhadap iklan kampanye yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia alias PSI, melalui sekjennya, Raja Juli Antoni di Media Jawa Pos Grup yang tersebar di beberapa daerah, pada penayangan tanggal 23 April 2018 lalu. Dianggap memenuhi unsur pidana.

Sebelumnya pihak Jawa Pos sendiri akhirnya menarik kembali penayangan iklan tersebut, usai mendapatkan teguran dari Bawaslu, dikarenakan dalam iklan yang dipasang, unsur kampanye yang dilakukan oleh PSI sangat meneuhi syarat, dimana pada iklan tersebut, PSI menampilkan identitas partai berupa logo bahkan yang paling menonjol terlihat ketika PSI dengan “pedenya” memasang nomor urut partai, sebagai partai peserta pemilu 2019 nanti.

Isi iklan lainnya adalah, foto Presiden Jokowi, ada juga foto beberapa tokoh yang disebut oleh PSI sebagai calon Cawapres yang dianggap cocok dengan Jokowi sesuai dengan hasil survey partai, yang diberi judul “Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo,”

Walaupun Sekjen PSI beberapa hari lalu, sudah datang langsung dan mencoba untuk memberikan klarifikasi dan alasan kepada pihak Bawaslu, jika iklan tersebut hanyalah bagian dari pembelajaran politik kepada masyarakat.

Namun tim Sentra Gakkumdu tetap berpedoman pada hasil penyidikan dan dianggap memenuhi unsur  melanggar UU Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 492. Yang menampilkan iklan kampanye di media cetak.

Dan hasil penyidikan yang dilakukan kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri, disertai dengan laporan polisi kepada kedua pelaku tindak pidana.

Keduanya rupanya tidak terima dengan langkah hukum yang diambil oleh Bawaslu, Sekjen PSI mundur menyatakan “perang”, bahkan dirinya berjanji, jika partainya akan melakukan perlawanan terhadap upaya kriminalisasi terhadap diri dan rekannya. Yang disimpulkannya sebagai bentuk kezaliman terhadap diri dan partainya karena sebagai partai baru.

“Kami akan lakukan perlawanan kepada keputusan tersebut lewat prosedur hukum yang tersedia, karena kami merasa dizalimi, kok tidak ada tindak lanjut pelaporan itu ? hanya karena sebagai partai baru, kami merasa dikerjain?” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor PSI.

Rupanya yang cukup membuat Sekjen PSI dan rekannya merasa tidak diperlakukan secara adil, hanya karena iklan yang dianggapnya tidak lebih sebagai iklan pembelajaran politik. Namun dilaporkan ke polisi hingga terancam menerima hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp. 12 juta.

Iklan PSI dianggap telah melanggar 7 poin, dan yang terpenting adalah penonjolan citra diri partai dalam iklan tersebut, dengan menampilkan logo dan nomor urut partai.

(jall/Tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *