Pengurus Apartemen Kelapa Gading Dilaporkan Warganya Ke Polda Metro Jaya

JEMARI JAKARTA – Diduga membuat surat palsu, Pengurus P3RS gading resort residence Kelapa Gading Jakarta Utara, di laporkan ke Polda Metro Jaya oleh pemilik serta penghuni Apartemen gading resort residence jum’at 11/05/18.

Terkait beredarnya surat yang dikirimkan kepada warga yang menjadi pemilik dan juga penghuni Apartemen Gading Resort Residence, yang diterbitkan oleh Pengurus P3SRS Gading Resort Resindence (GRR) No .019/OL-P3SRS/POM-GRR/IV/2018, tentang permohonan maaf yang ditandatangani oleh Ketua P3SRS, Tito Sudiarto dan sekretarisnya, Edmon Wiranata.

Dalam surat tersebut disebutkan pada point 6, bahwa “keributan yang terjadi ternyata telah membuat tidak nyaman tamu-tamu hotel yang lain sehingga pihak hotel membatalkan pemakaian tempat untuk acara RUTA kita sehingga dengan berat hati acara RUTA pada tanggal 5 April 2018 dengan alasan keributan dan keamanan tidak bisa dilaksanakan alias dibatalkan”.

Hal tersebut jelas tidak benar dan sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi, dikarenakan pada tanggal tersebut, beberapa media melakukan peliputan acara tersebut di Hotel Sunlake Sunter Jakarta Utara, hingga selesai. Bahkan juga hadir Kapolsek Tanjung Priok dan jajaran, Danramil 03 Tanjung Priok.

Pada pelaksanaan acara tersebut, situasi sempat memanas bahkan terjadi cecok mulut yang dimulai oleh penghadangan yang dilakukan terhadap seorang wanita, salah satu Pemilik unit Apartemen GRR, yang hendak melakukan registrasi, dan teman-teman media oleh oknum yang bukan warga (anggota) GRR yang didatangkan oleh Pengurus P3SRS.

Kemudian berlanjut dengan munculnya salah satu oknum yang yang mengaku sebagai kuasa hukum dari pengurus P3SRS GRR yang ditunjuk untuk memimpin RUTA, namun ditolak oleh warga dan anggota yang hadir, hingga akhirnya suasana tersebut bisa normal kembali.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Tito Sudiarto dan Pengurus P3SRS lainnya, melarikan diri karena tidak berani menghadapi warga yang menuntut transparansi laporan keuangan secara detail, Meskipun demikian RUTA tetap dilaksanakan mengingat RUTA merupakan forum kewenangan tertinggi dan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga GRR Pasal 14 ayat 1 adalah sah tindakan apabila anggota atau warga melaksanakan RUTA, seperti pada tanggal 5 April 2018 lalu.

Dalam hal tidak ada seorangpun pengurus yang hadir, rapat tetap bisa berlanjut dan dipimpin oleh seorang anggota yang dipilih oleh mereka yang hadir dan apa yang disyaratkan pada ayat (2) Pasal ini telah dipenuhi oleh anggota (warga). Salah satu keputusan dalam RUTA itu yakni Mosi Tidak Percaya kepada pengurus P3SRS periode 2015 s/d 2018 yang dipimpin oleh Tito Sudiarto.

Surat yang diterbitkan yang ditandatangani oleh Tito Sudiarto dan Edmon, yang secara sengaja diedarkan kepada warga/anggota GRR dianggap Kebohongan dan pernyataan yang menyesatkan, karena memutar balikan fakta cerita yang sebenarnya. Bahkan sudah dianggap memprovokasi. Dikarenakan keduanya ingin berambisi untuk tetap mempertahankan jabatannya.

Pihak warga dan anggota lainnya, sebelum melakukan laporan ke polisi, mencoba untuk melakukan kebenaran surat tersebut, kepada Kapolsek Tanjung Priok dan pihak Hotel Sunlake, jika adanya kebenaran pihak hotel membatakan pemakaian tempat untuk acara RUTA, seperti yang disebutkan dalam surat, jika dibatalkan karena adanya keributan. Dan ternyata pihak hotel tidak pernah membatalkan atau membubarkan acara RUTA dimaksud.

Dan akhirnya Tito Sudiarto dan Edmon Wiranata dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu (membuat isinya bukan semestinya/tidak benar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP hal ini dapat dibuktikan pada Tanda Bukti Lapor No. TBL/2571/V/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 11 Mei 2018.

Saat dikonfirmasi awak media, Daniel Far yang mewakili warga mengatakan jika Mosi tidak percaya terhadap Pengurus Perhimpunan Pimilik dan Penghuni Apartement Gading Resort Residance (P3SRS-GRR) disebabkan ada beberapa hal dan juga merupakan fakta yg tidak dapat terbantahkan oleh Pengurus P3SRS-GRR antara lain :

1. Pengurus menetapkan dan menerapkan denda sebesar 3% Kepada Pemilik/Penghuni GRR tanpa ada landasan hukumnya.

2. Dikeluarkannya Iuran Listrik Bersama (ILB) dan IPL (Iuran Pengelolaan Lingkunga) sebagai mana diketahui bahwa ILB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari IPL hal ini jelas diatur bahkan dalam Aturan Khusus GRR yakni Buku House Rules GRR.

3. Kenaikan IPL secara sepihak dan dasar dari kenaikan itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pengurus P3SRS-GRR.

4.Pengurus Tidak Pernah memberikan laporan Keuangan asli lengkap beserta seluruh lampiran termasuk bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas GRR yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Pemilik/Penghuni tidak kurang dari 14 hari sebelum diadakan Ruta Tahunan.

5. Undangan RUTA yang diterima oleh warga sudah tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam AD/ART GRR itu sendiri, yakni paling lambat 14 hari sebelum diadakan ruta.

6. Bahkan lebih parahnya lagi, ada warga yang membayar listrik, namun lampunya dimatikan karena tidak mau mengikuti ketententuan yg dibuat oleh Pengurus, misalnya jika kurang bayar IPL (Jika mengikuti harga lama yakni 17.200.) Yang ditentukan oleh pengurus sebesar 24.000 maka denda akan dikenakan dengan nilai akumulasi yang berubah-rubah.

“Selama ini Pemilik dan Penghuni sudah berusaha meminta penjelasan baik secara lisan dan tulisan kepada Pengurus P3SRS-GRR namun tidak pernah dihiraukan, jadi saya berfikir apa yang dilakukan pemilik/penghuni saat ini adalah wajar dan karena ini menyangkut hak mereka,” ujar Daniel sambil menambahkan, jika kelompok Tito selalu berusaha untuk menjadi pemimpin setiap rapat RUTA, dengan maksud agar rapat segera ditutup dan dianggap selesai dan tidak ada pertanyaan soal laporan pertanggung jawaban keuangan dari anggota atau warga lainnya.

Perseteruan diantara penghuni/pemilik Apartement Gading Resort Residance dengan pengurus P3SRS Gading Resort Residence terus berlanjut, hingga para penghuni/pemilik mengadukan nasib meraka Polda Metro Jaya dengan Nomor : TBL/2571/V/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 11 Mei 2018. Dan penghuni dan pemilik Apartement Gading Resort Residence akan melakukan audensi dengan Gubernur DKI Jakarta.

(Dandi/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *